KEBUMEN - Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kebumen menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penguatan sinergi antar unsur intelijen di Mexolie Hotel pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
Rakor dihadiri oleh Bupati Lilis Nuryani, Komandan Kodim 0709, Kepala Kepolisian Resor Kebumen, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perwakilan BIN Korwil Kebumen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta sejumlah asisten dan staf ahli.
Bupati Lilis Nuryani dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Kominda sebagai wujud perhatian dan kepedulian bersama untuk menjaga Kebumen tetap aman dan tentram.
Beberapa potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Ini adalah tugas kita bersama. Jika kita ingin Kebumen selalu aman dan nyaman, maka kita harus menjaga hati kita selalu bersih dan pikiran jernih," pesan Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat persatuan dan kerukunan, mewaspadai berita bohong atau hoaks, serta mendukung langkah-langkah aparat keamanan dan pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Kebumen menyampaikan pentingnya mengelola setiap informasi sekecil apa pun dengan baik dan tidak menganggap isu sebagai hal yang biasa.
"Sekiranya bisa membantu meluruskan isu, agar bisa diluruskan," tegasnya.
Senada dengan Kapolres, Komandan Kodim 0709 menyampaikan analogi pemadam kebakaran untuk menggambarkan peran intelijen.
"Ibarat pemadam kebakaran, kalau ada api baru dipadamkan. Kalau kita, sebelum api muncul, kita padamkan," jelas Dandim, menekankan pentingnya pencegahan dini.
Sementara itu, Korwil BIN Kebumen, Andy, menggarisbawahi perlunya sinergi dan kolaborasi antar instansi. Pengelolaan informasi dan bahan keterangan (baket) harus mengedepankan sinergitas, bukan ego sektoral.
Selain itu, terkait persaingan antar yayasan terkait dapur MBG dan sasaran penerima manfaat perlu dicermati.
"Konflik muncul karena adanya dugaan MoU dengan sekolah yang dilakukan oleh pihak yayasan, seharusnya penentuan titik penerima manfaat harus ada koordinasi antara Forkopimcam dalam hal ini Camat, Danramil, dan Kapolsek serta yang paling penting adalah dari pihak SPPI yang memiliki tugas tersebut," bebernya.
Lebih lanjut, tuntutan dari tenaga honorer di berbagai wilayah yang mendesak kepastian status terus meningkat. Ketidakjelasan status mereka bisa menjadi pemicu aksi unjuk rasa.
"Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan komunikasi lintas pihak untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas sosial di Kebumen," pungkas Andy.
